61 tahun lalu, tepatnya pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober dini hari pada tahun 1965, terjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia, negara yang baru transisi dari era kolonialisme menjadi negara yang berdaulat dan merdeka 20 tahun sebelumnya. Peristiwa itu dikenal dengan G30S/PKI.
Kebanyakan dari kita mungkin hanya tahu bahwa PKI itu otak di balik gerakan 30 September, pembantaian para jenderal, penculikan, dan sebagainya. Padahal, sejarah PKI tidak sesederhana itu. PKI bukan sekedar soal penculikan atau pembunuhan keenam jenderal. Sejarah PKI begitu kompleks, paham komunis tidak seburuk yang diceritakan oleh Orde Baru. PKI juga soal perjuangan kelas bawah, kaum proletar yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka, kaum buruh yang selalu mendapatkan tindakan diskriminatif dari orang-orang kapitalis.
Lantas apakah PKI tidak bersalah atas tragedi G30S? PKI tetap bersalah, tapi posisi mereka lebih tepatnya sebagai BONEKA POLITIK yang dikendalikan dan terjebak dalam skenario. Sementara sutradara dan dalangnya tidak pernah dinyatakan bersalah, bahkan sering dipuji-puji dan dianggap seorang pahlawan bangsa. Sungguh ironi! Lebih membagongkan lagi, periode “Pembersihan PKI” yang tak kalah kejam tak pernah tercatat dalam buku sejarah, siapapun yang bersuara ketika itu akan dibungkam oleh kaum elit, yang ada hanya propaganda anti-komunis. Para sejarawan dan lembaga HAM memperkirakan antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang tewas akibat kekerasan horizontal maupun eksekusi militer pada waktu itu. Dan tidak semua korbannya adalah anggota PKI, melainkan juga dari simpatisan, orang-orang yang dituduh terafiliasi dengan PKI, keluarga mereka, serta kelompok masyarakat lain yang terjebak dalam konflik politik. Apakah sebanding jika nyawa segelintir orang dibayar dengan ratusan ribu nyawa orang yang tak bersalah!?
Pembersihan tidak hanya berhenti pada fisik, melainkan berlanjut secara diskriminasi administratif melalui kebijakan Orde Baru. Para penyintas dan keturunan mereka diberi label ET (Eks-Tapol) pada KTP mereka, dilarang menjadi pegawai negeri (PNS), anggota militer, guru, atau profesi strategis lainnya. Belum lagi film propaganda Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI yang menjadi tontonan wajib nasional di era itu. Sejak usia dini, lapisan masyarakat telah disuguhi doktrin anti-komunis. Narasi ateisme dan anti-pancasila juga kerap kali dilontarkan kepada penyandang paham komunis, untuk membangkitkan kemarahan emosional masyarakat yang religius.
Transformasi Orde Lama ke Orde Baru mengubah total haluan politik Indonesia, dari yang semula cenderung berhaluan kiri (sosialis/anti-imperialis) menjadi berhaluan kanan (kapitalis/pro-Barat). Di era Orde Lama, Presiden Soekarno menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin dengan menyeimbangkan tiga kekuatan besar (Nasionalis, Agama, Komunis) yang dikenal sebagai NASAKOM. Presiden Soeharto kemudian banting setir dengan mengubah pahamnya menjadi “Nasionalis + Agama vs Komunis”. Sehingga, perjuangan melawan komunisme dimodifikasi menjadi sebuah perlawanan terhadap kelompok “anti-nasionalisme” dan “anti-religiusisme”. Otak kita terlalu banyak disusupi narasi era Orde Baru yang mengklaim PKI sebagai dalang tunggal atas gerakan 30 September. Namun, dokumen-dokumen sejarah dan riset para sejarawan seperti W.F. Wertheim, Benedict Anderson bersama Ruth McVey melalui riset terkenal Cornell Paper, dan Peter Dale Scott telah membantah konspirasi itu.
Beruntung kita masih memiliki presiden seperti Almarhum Gus Dur yang bisa menyudahi hantu sejarah PKI yang menghantui pikiran masyarakat kita selama bertahun-tahun. Gus Dur secara lantang menyuarakan, “Mengucilkan PKI itu bukan tugas negara.” Ia juga menegaskan bahwa asumsi masyarakat yang menganggap ratusan ribu orang yang dibantai dan ditangkap sebagai tahanan komunis adalah keliru. Menurutnya, banyak dari mereka yang menjadi korban tanpa pernah diadili, dan belum tentu mereka memahami ideologi komunis atau terlibat dalam gerakan politik tersebut.
Ketika banyak pemimpin yang tidak tahu-menahu atau bahkan menutup-nutupi masalah ini, Gus Dur datang layaknya ksatria yang dengan gagah melontarkan ucapan historis: “Saya minta maaf dan kamu juga minta maaf”. Ia adalah satu-satunya presiden dan pimpinan ormas Islam (Ketua Umum PBNU) yang berani secara terang-terangan meminta maaf atas pembunuhan massal terhadap orang-orang tak bersalah yang dituduh komunis. Pahlawan sejati bukan ia yang mengaku menang di atas kebohongan dan penderitaan orang lain, tapi ia yang berani mengakui kekalahan atas dasar kebenaran. Dan Gus Dur membuktikan hal itu.
Sekali lagi penulis tegaskan bahwa PKI tetap bersalah, mereka yang terlibat langsung dalam aksi pembunuhan keenam jenderal, wajib diadili seadil-adilnya. Tetapi ingat, kita juga harus bersikap objektif, dengan tidak menggeneralisasikan stigma jahat kepada kaum yang berpaham komunisme.
REFERENSI:
- Dari banyaknya versi sejarah G30S/PKI, versi mana yang paling mendekati kebenaran?
- Mengingat Cornell Paper, alasan Orde Baru membenci Ben Anderson
- Benedict Anderson, who wrote ‘Imagined Communities,' dies
- Momen Permintaan Maaf Gus Dur ke Korban '65 yang Disinggung Hasto
- Cornell Paper
- Masihkah Meragukan Maaf Gus Dur?